MONITORSULTRA.com, Buton – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara kini semakin mendekat karena akan digelar pada Sabtu 4 Desember 2021 ini.
Pilkades sendiri merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilihannya pun merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena bila dimanfaatkan untuk pembelajaran bagi masyarakat awam.
“Pelaksanaannya pun sangat detail antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sehingga, perlu ketelitian dari masyarakat dalam menentukan calon pemimpin yang akan dipilihnya,” rilis Rusli La Isi, kepada media ini, Rabu, (1/12/2021).
Namun, lanjut Rusli, Pilkades kali ini akan terasa lebih spesifik lagi dari pada pemilu-pemilu ditingkat atas, yaitu adanya kedekatan dan hubungan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik didesa sering kali lebih terasa dari pada pemilihan umum lainnya.
Pengenalan atau sosialisasi terhadap para calon pemimpin bukan lagi hal yang mutlak tetapi harus lagi penting. Para calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Namun demikian sosialisasi program atau visi misi sering kali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik.
Kedekatan pribadi, akan sering kali dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Disinilah unsur nepotisme masih begitu kental membudaya. Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih.
“Terlebih lagi dengan unsur Money politik yang sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan,” kata Mahasiswa Fakultas Hukum di UMB ini.
Disini pendidikan politik perlu dikembangkan.
Pengorbanan masyarakat untuk kepentingan desa yang juga merupakan bagian dari bangsa dan negara ini tentu perlu diwujudkan. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan kontribusi uang. Kalau budaya money politik ditingkat desa bisa dikikis, tentu sedikit demi sedikit ditingkat yang lebih atas hingga pemilihan presiden akan terwujudkan proses pemilihan yang jujur dan adil.
Disisi lain, masih kata Rusli, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus Corona dalam Pilkades serentak pemerintah sudah menyiapkan protokol kesehatan baik protokol 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) maupun melakukan 3 T (test, tracing dan treatment).
Hanya saja, dalam mengantisipasi Virus politik uang (money politik) dalam Pilkades serentak, sepertinya pemerintah daerah masih belum memiliki protokol yang ketat.
Padahal , virus politik uang ini akan mempengaruhi keterpilihan para calon yang mengutamakan keberpihakan pada masyarakat, profesionalisme dan dedikasi dalam membangun desa. Calon-calon seperti ini akan berguguran terimbas virus politik uang.
“Sehingga kali ini mari kita belajar politik melalui Pilkades,” tutup Rusli.
Editor: Rasmin Tara
