Cegah Sengketa Pemilu 2024, Bawaslu Buton Bangun Komunikasi Intens Kesemua Stekholder

MonitorSultra.Com, BUTON – Salah satu strategi untuk mengantisipasi potensi terjadinya sengketa Pemilu 2024, Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton, terus membangun komunikasi kepada semua stekholder dengan melakukan sosialisasi partisipatif.

“Dari awal, kemudian koordinasi kami juga dengan semua stekholder terutama teman-teman KPU, sejak dimulainya tahapan ini kami sudah intens komunikasi termasuk pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu ini nanti,” kata Ketua Bawaslu Buton, Maman, S.H, saat dikonfirmasi sejumlah media dikantornya, Rabu, (15/6/2022).

Jauh sebelum tahapan Pemilu ini dimulai upaya pencegahan itu, kata Maman, sudah dilaksanakan, baik itu sosialisasi maupun dalam bentuk imbauan.

“Kemarin kami sudah laksanakan di beberapa sekolah sasaran kami, kemudian kegiatan sosialisasi yang menghadirkan teman-teman OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat serta teman-teman Partai politik,” ungkapnya.

Selain sosialisasi dilapangan, lanjut Koordinator divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Buton itu, untuk mencegah terjadinya konflik antara Partai politik terhadap isu SARA dan informasi hoaks di Media sosial yang bersifat provokasi, maka pihaknya akan memberi imbauan kepada semua peserta Parpol.

“Strategi kami kedepan untuk misalnya di Media sosial buzzer yang berpotensi menyebabkan konflik atau isu SARA kami akan melakukan himbauan nanti kesemua Partai politik untuk hal-hal mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Maman.

“Sejak ditetapkannya tahapan ini memang kewenangan kami untuk menindak semua pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran Pemilu itu,” tambahnya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, Ketua Bawaslu Buton itu berharap agar partisipasi semua pihak, seluruh masyarakat dan LSM, OKP juga teman-teman Media untuk bersama-sama mengawal proses penyelenggaraan Pemilu ini.

“Agar berjalan sesuai dengan harapan kita semua sehingga pelaksanaan atau penyelenggara Pemilu yang diharapkan berkualitas dan berintegritas itu dapat kita capai bersama,” harap Maman.

BACA JUGA :  Ketua DPD Perindo Buton Siap Tarung Pemilu 2024, La Ode Kalimu Optimis Rebut Lima Kursi DPR

Ditempat yang sama, Kordiv SDM Organisasi dan Datin Bawaslu Buton, Deltti Jans, S.E mengatakan, terkait dengan informasi hoaks atau buzzer di Bawaslu sendiri ada yang namanya pencegahan.

Ketika berbicara pencegahan, lanjut Deltti, berarti langkah yang dilakukan itu adalah sosialisasi tentang apa saja yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

“Dan kami juga pasti akan melakukan pencegahan salah satunya melalui surat, contoh kepada PNS kami akan menyurat kepada pimpinan Kepegawaian dalam hal ini menyampaikan bahwa ini yang bisa melanggar dan bisa juga tidak,” bebernya.

“Kan ada sangsinya disitu,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, langkah yang harus dilakukan dalam mencegah potensi terjadinya konflik dalam tahapan pemilu ini yaitu menyurati dan melakukan sosialisasi.

“Kalu bicara pencegahan yang pertama kami surati yang kedua kami melakukan sosialisasi,” tandasnya.

Untuk informasi, dalam waktu dekat ini pimpinan Bawaslu dan komisionernya akan melakukan koordinasi ke semua pihak ditingkat kabupaten, yaitu teman-teman Partai politik, Pemerintah daerah, Kepolisian dan juga pihak Kejaksaan negeri Buton.

Penulis: Rasmin Tara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.