.
Hukrim  

Penyidik OJK Serahkan Tersangka Mantan Manajer Operasional Bank BPR Buton Inisial SPP ke Kejari Buton

MonitorSultra.Com, BUTON – Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat menyerahkan tersangka inisial SPP dan sejumlah barang bukti ke penuntut umum (tahap ll) Kejaksaan negeri (Kejari) Buton, Sulawesi Tenggara. Penyerahan dilakukan di ruang tahap ll Kantor Kejari Buton pada Kamis (17/11/2022) sekira pukul 13:30 WITA.

Tersangka SPP merupakan mantan Pejabat Eksekutif (PE) manajer operasional di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Buton.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Buton, Azer J. Orno mengungkapkan modus yang dilakukan tersangka yaitu, mengambil uang kas teller di petty cash/kas kecil sejumlah Rp17.800.000,- yang diambil secara berkala sehingga menyebabkan selisih kas.

Selain itu, tersangka juga mengambil uang kas teller di khasanah/brangkas/kas besar sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp33.700.000,- sehingga total pengambilan untuk uang di kas teller di petty cash/kas kecil dan khasanah/brangkas/kas besar berjumlah Rp 51.500.000.

“Selanjutnya tersangka menginisiasi pembuatan laporan transaksi dan pencatatan palsu sehingga Bank mengalami kerugian,” tulis Kasi Intel Azer J. Orno kepada media ini, Jum’at (18/11/2022) malam.

Azer menyebutkan, atas perbuatannya tersangka disangka melanggar tiga pasal:

Pertama: pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 Jo. Pasal 64 KUHP atau.

Kedua: pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia N
nomor 10 tahun 1998 Jo. Pasal 64 KUHP atau.

Ketiga: pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia N
Nomor 10 tahun 1998 Jo. Pasal 64 KUHP oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA :  Berkah Ramadhan, Dharma Wanita Gandeng Tim Penggerak PKK Buton dan Forum Anak, Giat Bagi-bagi 1.500 Takjil

Lebih lanjut, kata Azer, untuk kepentingan penuntutan, maka Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik VM Takaendengan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) (P-16A) nomor print :771/P.1.13/Eku.2/11/2022 tanggal 17 November 2022.

“Memerintahkan 10 (sepuluh) orang Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari 5 (lima) orang JPU dari Kejaksaan Agung RI, dan 5 (lima) orang JPU dari Kejaksaan Negeri Buton,” pungkasnya.

(Ras)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

.