Hukrim  

Gunakan APBD Ratusan Juta, Kegiatan KBK PMI Buton 2021 Diduga Fiktif, Begini Kata Rafiun

MonitorSultra.Com, BUTON – Aliansi yang mengatas namakan Forum Pemuda Buton Rembuk (FPBR) menggelar aksi demontrasi didepan Mapolres Buton, Selasa, (9/5/2023).

Iksanudin menyebutkan, kegiatan Kemah Bakti Kemanusiaan (KBK) tingkat Sultra yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton pada 17 s.d 19 September 2021 lalu, itu diduga fiktif.

Sebab, anggaran yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Buton tahun 2021, sebesar Rp350 juta itu dianggap tak digunakan untuk fasilitas dalam kegiatan KBK tersebut.

“Jadi didalam hibah ada item item yang mesti PMI itu adakan misalnya Meja Biru, kemudian Tenda kemudian Kursi dan perlengkapan alat-alat kantor yang lainnya untuk menjadi fasilitas agar PMI itu menyelenggarakan segala jenis kegiatannya dengan mudah tetapi justru kami duga ini fiktif,” kata Iksanudin selaku peserta aksi saat dikonfirmasi usai menggelar demonstrasi.

Menurutnya, fasilitas yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan itu, tidak dibeli menggunakan dana hibah daerah, tetapi kata Iksanudin, perlengkapannya itu diperoleh dengan cara meminjam. Sayangnya Iksanudin tak menyebutkan PMI meminjam kemana.

“Jadi setelah kemudian kami melakukan proses investigasi ternyata yang dipake untuk pelaksanaan kegiatan itu semua pinjam artinya tidak dibeli sehingga ada indikasi dana hibah yang bersumber dari APBD yang masuk di Organisasi PMI ini itu lari kekantong-kantongnya mereka pribadi,” sebutnya.

“Yang kita pertanyakan kantornya dimana PMI sampai hari ini tidak ada kantornya,” tambahnya.

Sementara, kata Iksanudin, tahun 2023 ini PMI Buton akan menerima hibah dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk bangunan kantor PMI. Menurutnya ini adalah sebuah masalah, mestinya PMI lebih dulu menyiapkan kantornya.

“Rencana anggaran hibah ditahun 2023 itu sudah dipersiapkan artinya ditahun 2023 ini PMI itu akan menerima hibah dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk bangunannya, inikan problem menurut kita mestinya PMI lebih dulu menyiapkan kantor selanjutnya fasilitas kantor dan selanjutnya item item kegiatan yang diselenggarakan PMI itu sendiri,” bebernya.

BACA JUGA :  Mosi Tidak Percaya 20 Anggota DPRD Buton Dinilai Membohongi Publik, Ihsan Sebut Bukan Kepentingan Masyarakat Tapi Untuk Pribadi

Terkait dana hibah PMI tahun 2021 yang diduga fiktif itu, Ketua PMI Kabupaten Buton, La Ode Rafiun, S.Pd,. M.Si saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh awak media ini, Rafiun tak berkomentar banyak.

“nanti ktemu saja baru sy tunjukan dgn buktibya,” tulis Rafiun, Rabu, (10/5/2023).

“sy urus anggota dulu kesehatan jiwa,” imbuhnya.

Penulis: Rasmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.