MONITORSULTRA.com, Buton – Menanggapi persoalan dugaan kegiatan fiktif dana hibah KONI Buton pada 2019 lalu, Kajari Buton sebut bakal menunggu laporan resmi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Ini ranahnya APIP (Inspektorat) kita menunggu laporan resmi saja dari teman2,” kata Kajari Buton, Ledrik V.M Takaendang melalui WhatsApp kepada media ini, Jum’at, (10/12/2021).
Menurutnya, jika semua data pendukung sudah rampung dari hasil pemeriksaan Inspektorat, maka pihaknya memastikan hal itu akan diproses secara hukum.
“Kalau ada data dukung dan hasil dari APIP pasti saya proses,” ujarnya.
Selain itu, dalam rilisnya Ledrik juga menyampaikan agar para Ketua Cabor dapat menyiapkan data pendukung terkait dugaan kegiatan fiktif dana hibah KONI tersebut.
“Dari Cabor juga siapkan data dukungnya ya,” singkatnya.
Ditanya, selama data itu belum ada, bisa jadi tidak bisa diproses ya?
”Ia, krn ada APIP kita hormati APIP setelah data ada kita juga koordinasikan dengan APIP apakah sdh di audit BPK dan ditindaklanjuti APIP atau blm?,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan pemuda yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Pergerakan Pemuda Daerah (Perda) Buton melakukan aksi demontrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Buton di Pasarwajo, pada Kamis, (9/12/2021) kemarin.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa mendesak kejaksaan negeri Buton untuk mengusut tuntas dugaan kegiatan fiktif dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buton sebesar Rp700 juta pada 2019 lalu.
Editor: Rasmin Tara
