MonitorSultra.Com, – BUTON – Wakil Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun menyoroti kinerja sejumlah SKPD lingkup Pemda Buton, Sulawesi Tenggara.
Terlebih lagi kepada Bappeda Buton, Rafiun meminta agar mematangkan setiap program yang dibuat Pemda sehingga tidak menjadi sia-sia alias mubazir.
“DPRD Buton meminta agar Bappeda Buton mematangkan semua program yang di buat agar tidak ada program yang sia-sia, kalau perlu Kepala SKPD juga di evaluasi,” tegas Rafiun.
Hal itu disampaikan saat menggelar rapat gabungan komisi bersama pihak eksekutif, Selasa, (26/7/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Rafiun, S.Pd,. M.Pd.
Tak hanya itu, pria bergelar Magister Pendidikan ini menyebutkan, masa jabatan Bupati La Bakry dan Wakilnya Iis Elianti sebentar lagi berakhir tetapi tidak ada ikon yang dapat dibanggakan untuk daerah, padahal anggaran yang digelontorkan setiap tahun itu miliaran.
“Masa jabatan Bupati dan Wabup akan berakhir, tidak ada ikon pembangunan di Buton yang memberikan keunggulan untuk daerah, padahal anggaran dikeluarkan miliaran, ini perlu di evaluasi,” ujar La Ode Rafiun.
Diketahui, sebelumnya DPRD Buton melaksanakan sidang paripurna pembahasan LKPJ Bupati yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hariasi Salad, S.H.
Lebih lanjut, dari hasil rapat tersebut Politisi PAN ini menyebutkan, ada beberapa point menjadi catatan DPRD Buton, diantaranya :
1. DPRD Buton meminta agar Bappeda membuat perencanaan yang matang pasalnya selama ini menurut hemat DPRD Buton dalam pengembangan spot-spot pariwisata tidak ada keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata oleh daerah padahal digelontorkan anggaran puluhan miliar.
Contohnya di Desa Moopano dengan udang merah anggaran puluhan miliar digelontorkan setelah ada masalah tidak disampaikan ke DPRD bahkan tidak dikembangkan lagi.
Begitu juga pengembangan wisata di Wabula dan Wasuemba yang justru menjadi konflik, ini menunjukkan tidak ada sisi kematangan yang dilakukan Bappeda.
2. Pada Diknas, kebijakan pempus dalam sesmen untuk melakukan pemetaan data bes baik untuk siswa dan guru tidak
Pernah diberikan.
3. Kemudian bangunan pasar Sore Ompu di Wagola yang menyerap anggaran miliaran malahan saat ini ditumbuhi pohon dan alang-alang liar artinya belum dilakukan pengelolaan maksimal, itu menunjukkan perencanaan yang tidak matang dari Bappeda.
3. Penerima BPJS yang sudah dihapus pemda tanpa diketahui masyarakat yang bersangkutan, Ini harus ditertibkan.
4. Mengakhiri masa jabatan Bupati dan Wabup belum ada wujud nyata pembangunan yang jadi ikon di Kabupaten Buton, hanya dive center namun dibanding dengan pengeluaran dana dari Pemda tidak berbanding. Ini dibutuhkan skill yang berkualitas.
5. Rekuitment P3K sampai hari ini belum ada penggajian, apakah ini akan diberikan sekaligus? termaksud pemotongan BPJS guru yang dulu apakah sudah dikembalikan atau belum? hal ini harus ditindaklanjuti dan ditata sehingga tidak ada riak-riak.
6. Termaksud kebijakan politik setelah dilakukan Pilkades pengisian sisa jabatan Kepala Desa kabawakole sampai bari ini prosesnya masih terkatung-katung ini harus segera dilanntik.
7. Penyelesaian permasalahan antara Wabula dan Wasuemba harus dibuatkan Perda terkait budaya-budaya dua desa agar menjadi pedoman dan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8. DPRD Buton harus disetingkan anggaran Perda terkait persoalan wabula dan wasuemba.
Editor: Rasmin Tara
Sumber: faktasultra.Id
