BUTON, (MonitorSultra.com) —Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan daerah Kabupaten Buton pertahunnya mengalami kenaikan.
Tercatat, presentase penduduk miskin Kepulauan Buton tahun 2022-2024. Untuk Kabupaten Buton sendiri mengalami kenaikan, pada tahun 2022 mencapai 13,27 persen, tahun 2023 mencapai 13,77 persen dan 2024 mencapai 13,99 persen.
Sementara untuk 2025 masih menunggu rilis dari BPS Buton.
Kepala BPS Kabupaten Buton, Zablin, SST,. M.Si mengatakan, naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Buton disebabkan beberapa faktor salah satunya program pemerintah dari sektor pertanian dan perikanan belum efektif menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
“Kalau kita lihat banyaknya di pertanian perikanan. Cuma program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka (masyarakat) itu belum kelihatan berdampak, program nya ada tapi dampaknya itu belum kelihatan, akibatnya mereka tertekan dari sisi daya beli, mungkin harga-harga berhasil dikendalikan tapi kalau pendapatan tidak meningkat ya sama saja juga,” kata Zablin, saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis, (4/9).
Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah dalam meluncurkan program-program nya harus juga melakukan pendampingan malalui penyuluhan-penyuluhan agar dapat meningkatkan produktivitasnya.
“Misalnya petani, petani supaya pendapatannya meningkat berarti hasil pertaniannya harus meningkat, supaya dia meningkat di bantu pupuk, di bantu benih, supaya dia meningkat produktivitasnya mungkin itu yang belum berdampak terhadap peningkatan produksinya. Saya tidak bilang juga belum ada programnya ke petani karna memang ada, tapi dampaknya kepeningkatan produksinya itu belum kelihatan,” ujarnya.
Tak hanya sampai disitu, menurut Zablin, pemerintah juga hadir dalam memastikan kejelasan pemasaran hasil produksi juga melakukan evaluasi terkait bantuan-bantuan yang diluncurkan untuk tepat sasaran, dengan begitu ekonomi masyarakat diharapkan bisa meningkat.
“Selama ini juga belum kelihatan juga memang terkait pemasarannya, artinya kita baru mengatur menjaga harga tapi kita belum terlalu terlihat, berpihak untuk petani ini menjual prodaknya, mungkin mereka sudah bekerja tapi hasilnya belum kelihatan,” ungkapnya.
“Kayak misalnya nelayannya selama ini kan kita bantuan ada, bantuan katinting,
tapi kan kita kembali lagi apakah bantuan ini meningkatkan produksi penangkapan hasil nelayan atau tidak, dibantu secara output kelihatan pelautnya ada, tapi apakah dengan perahu ini meningkat tangkapannya sehingga meningkat pendapatannya itu yang jadi masalah itu, yang itu yang belum di kawal,” sambungnya.
Lebih lanjut, Zablin mengharapkan agar setiap program yang diluncurkan pemerintah tak hanya mengukur pada outputnya tetapi juga pada dampaknya bisa menghasilkan atau tidak.
“Bagusnya program itu diukur, selama ini kan kita kadang berhenti pada mengukur output, output ini terjadinya dengan selesainya program, tapi kita belum mengukur dampak, dampaknya meningkat tidak tangakapannya kalau tangakapannya meningkat otomatis pendapatan meningkat, kalau pendapatan meningkat berarti bisa meningkat kesejahteraan nya,” pungkasnya.
(rsm/ms.com).
