Baubau, (MonitorSultra) — Menjelang pertemuan sejumlah pimpinan wilayah se-Kepulauan Buton (Kepton) yang diagendakan pada 17 November 2025 di Kota Baubau, Himpunan Mahasiswa IsIam (HMI) Cabang Baubau bakal mengawasi ketat setiap janji manis dan komitmen yang dilontarkan.
Kabarnya, agenda pertemuan itu akan dihadiri sejumlah pimpinan wilayah se-Kepton, Gubernur Sultra dan DPD RI komite l. Membahas tentang pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Wakil Seksi Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Baubau La Ode Saliadin menyatakan sikap sebagai mitra kritis pemerintah bakal mengawasi secara ketat setiap janji dan komitmen yang dilontarkan.
“Kami khawatir pertemuan ini hanya akan menjadi ajang seremonial tanpa menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan kondisi pemerintahan terkhusus bagi pembangunan wilayah Kepton. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa banyak janji manis yang diucapkan saat pertemuan, namun minim realisasi di lapangan,” kata Saliadin dalam tulisannya kepada media ini, Minggu (16/11/2025).
Karena pada dasarnya, ungkap Saliadin, ada beberapa pimpinan wilayah di Kepton yang diduga dilaporkan kepihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, antara lain adalah:
1. Pemerintah Kota Baubau dalam hal ini Walikota Baubau diduga dilaporkan di Ombudsman terkait dugaan mal administrasi terhadap kenaikan PBB.
2. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini Bupati Buton Tengah bersama PLH Sekda yang diduga dilaporkan di Kejaksaan Negeri Buton terkait dugaan skandal keuangan daerah .
3. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan yang diduga telah dilaporkan di KPK RI terkait dugaan keterlibatan dalam praktik pengaturan pemenang tender proyek.
4. Pemerintah Kabupaten Buton terkhusus nya Bupati Buton yang dilaporkan ke Polres Buton beberapa waktu lalu tekait dugaan kehilangan bupati dan janji-janji 6000 lapangan pekerjaan.
“Tak terlepas juga dengan Kabupaten Buton Utara terkait dengan dugaan adanya mark-up anggaran pembangunan asrama mahasiswa di Kota Kendari yang diduga dibangun di tanah sengketa oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara dan tak luput juga dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi yang dimana dalam hal ini Bupati Wakatobi menjanjikan disaat kampanye untuk memberikan bantuan 1 milliar per-desa namun diduga saat ini belum terealisasikan dengan baik dan dengan berbagai persolaan dinamika struktural yang baru-baru ini terjadi terkait dengan dugaan surat tugas yang diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi untuk menjadi rektor disalah satu universitas di Kabupaten Wakatobi yang dimana dianggap cacat secara prosedural karena merangkap jabatan,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut Saliadin, sekarang berbicara tentang pemekaran Provinsi Kepton, panitia telah dibentuk namun sampai saat ini tidak ada kejelasan tentang hal itu.
Sehingga muncul dugaan bahwa jangan sampai hal ini hanya sekadar janji-janji politik dari pada Gubernur Sulawesi Tenggara agar memperoleh suara banyak di wilayah-wilayah kepulauan saat Pilkada Kala itu.
“Ini kan namanya dugaan manipulasi yang terstruktur hanya untuk kemudian mendapatkan keuntungan pribadi,” ujarnya.
“Kami kemudian bukan mau mencari-cari kesalahan pemerintah, karena pada dasarnya tidak ada yang berhasil 100% dalam memimpin suatu wilayah,” sambungnya.
Tetapi kemudian, masih kata Saliadin, kebijakan yang diambil harus pro terhadap rakyat dan janji-janji politik yang irasional tidak perlu lagi disampaikan kepada masyarakat karena masyarakat saat ini sudah jeli melihat dan memahami fenomena janji politik ini.
“Kami ini sebagai mitra berpikir dan mitra pengontrol pemerintah daerah bukan sebagai musuh pemerintah.
Kami juga masih menunggu hasil dari pertemuan ini, semoga saja ada kabar baik demi kemajuan pembangunan untuk Kepulauan Buton kedepannya,” tutupnya.
(Adm).
