MonitorSultra.Com, BUTON – Penjabat Bupati Buton, Drs. Basiran M.Si mengakui investasi dan hirilisasi tanpa ada Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) nya atau tidak di Perdakan ini akan bermasalah.
Terkait itu, Drs. Basiran memerintahkan Dinas PUPR dan Bapeda Kabupaten untuk segera mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak Pemprov Sultra.
“Dan saya harapkan Kepala Bapeda dan Kadis PUPR ini Pak Wahyudi, ini segera ya, segera ini dikoordinasikan dengan pihak provinsi karena apapun jujur saja apa pun kita buat kalau RTRW nya kita belum final, belum ditetapkan dalam bentuk Perda ini akan bermasalah,” kata Basiran saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Buton tahun 2024, di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis (16/3/2023).
”Oleh sebab itu kita mau investasi kita mau bangun hilirisasi, kita pengembangan pertanian, perikanan dan segala macamnya itu kuncinya RTRW, karena setelah RTRW akan bentuk RDTR dan lain sebagainya,” sambungnya.
Basiran mengatakan, karena RTRW Kabupaten Buton masih menggunakan yang tahun 2014 maka perlu dilakukan revisi RTRW.
“Tahun 2015 sudah diurus karena terjadinya pemekaran terbentuknya Busel terbentuknya Buteng, karena RTRW kita tahun 2014 sehingga perlu dilakukan revisi perubahan RTRW perubahan RTRW ini dari 17 Kabupaten Kota, yang sudah masuk di Kementerian ATR BPN baru punyanya Buton bahkan melalui berita acara yang disepakati oleh Kementerian Menko Perekonomian mengupayakan Sulawesi Tenggara Maret Buton April tetapi saya lihat pergerakannya kayaknya agak lambat karena Maret ini sudah tanggal 17 belum ada tanda-tanda kelahiran,” ungkapnya.
Melalui kesempatan itu, Basiran meminta kepada pihak Bapeda Sultra dalam hal ini diwakili Ibu Atun, menginginkan hirilisasi Aspal ini bersinergi dengan RTRW. Setelah itu akan ditetapkan lagi RDTR, kawasan pertambangan Industri pertanian dan lain sebagainya.
“Oleh sebab itu tidak mungkin kita tetapkan RTRW Kabupaten Buton kalau di Provinsi belum di tetapkan, karena Ini adalah konektivitas rencana tataran wilayah nasional, provinsi, kabupaten, Kota terus di bentuk RDTR-RDTR ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita tuntaskan,” ujarnya.
Selain itu, mantan Kepala BPKAD Sultra ini membeberkan, Jawa Tengah itu kurang lebih 3 triliun mendapatkan dana hibah khusus dari Kementerian PUPR RI diperuntukkan pembangunan jalan kabupaten/kota di Jateng.
“Syaratnya dari kementerian harus menggunakan Aspal Buton, yang untuk bangunan jalan Kabupaten Kota tetapi syaratnya pake Aspal Buton , oleh sebab itu saya sudah bangun komunikasi sejak Oktober dan saat ini saya suruh staf untuk ke Semarang karena saya ketemu langsung sama Pak Ganjar, Pak Ganjar memerintahkan saya ketemu Sekdanya dan Kadis PU nya, sudah ketemu juga Insya Allah dalam bentuk kerja sama kita fasilitas sehingga kebutuhan Aspal di Jawa tengah termasuk Jawa Timur itu bisa kita fasilitasi,” ungkapnya.
Basiran berharap, masuknya investasi dan hirilisasi Aspal Buton dapat menggenjot tambahan DBH yang cukup signifikan.
“Ini kita harapkan tahun 2024 kita bisa punya APBD 853, mudahan-mudahan kalau Aspal ini di genjot minimal kita ada tambahan DBH yang cukup signifikan,” pungkasnya.
(Rasmin)
>
>
>
>
>
<
>
>