Daerah  

Didampingi Dandim, Bupati Buton Tinjau Lokasi Batalion di Kecamatan Siotapina

 

MONITORSULTRA.com, Buton – Bupati Buton, Drs La Bakry didampingi Dandim 1413/ Buton, Letkol ARM Muhamad Faozan bersama jajarannya meninjau lokasi tanah hibah oleh masyarakat Gunung Jaya, pada Rabu, (22/9/2021) sekira pukul 11:00 WITA.

Lokasi yang rencananya akan dibangun Batalion TNI-AD itu terletak di Kaboku, Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara (Sultra).

Politisi Golkar itu mengatakan, tanah yang dihibahkan seluas 50 hektare akan disertifikatkan untuk kemudian di berikan kepada TNI-AD sebagai penerima hibah tanah tersebut.

“Setelah tatap muka dengan masyarakat yang memberi hibah lahan untuk keperluan gelar pasukan TNI seluas 50 hektar kita akan meninjau lokasi untuk kemudian segera disertifikatkan untuk dihibahkan kepada TNI angkatan darat,” kata La Bakry saat dikonfirmasi dilokasi, Rabu, (22/9/2021).

Selain itu, Dari total keseluruhan lahan 106 hektare lanjut Ketua Bapera Sulltra itu, terdapat beberapa titik tanah yang dihibahkan oleh masyarakat diantaranya Desa Koholimombono di Kecamatan Wabula diperuntukkan Bangunan rumah sakit dan markas lainnya yang ada di Kelurahan Awainulu.

 

Tak hanya itu, Kata Suami Delya Montolalu itu, tanah milik Pemda yang ada di Takawa dan sekitaran Kelurahan Kombeli juga dihibahkan untuk TNI-AD

“Beberapa tanah milik Pemda di Takawa maupun disekitaran Kombeli untuk keperluan markas utamanya Korem dan detasemen polisi militernya,” ujarnya.

Ditempat sama, Dandim 1413/ Buton, Letkol ARM Muhamad Faozan, mengatakan, studi kelayakan suatu daerah itu harus ada unsur militernya, apalagi melihat perkembangan otonomi daerah kedepan itu harus ada Kodim.

“Terus kalau melihat dari perkembangan otonomi daerah kedepan masing-masing daerah tingkat 2 yang ada disini harus ada Kodim,” sebutnya.

BACA JUGA :  Bupati Buton Sebut Filsafat Sara Pataanguna Bakal Jadi Mapel Muatan Lokal

Muhamad Faozan menyebutkan, penempatan Batalion di Desa Gunung Jaya menunggu tim survei dari TNI-AD dalam hal ini kementerian pertahanan RI untuk kemudian melakukan kajian rencana strategis yang lebih besar.

“Memang ini bila mana kajian dari TNI-AD nanti memang layak untuk Batalion, Batalyon. Tetapi kalau misalnya dirasa belum cukup atau belum mendapatkan skala prioritas tetap digunakan untuk kepentingan gelar satuan meskipun tidak Batalion, ungkapnya.

Namun, masih kata Muhamad Faozan, melalui proses hibah tanah oleh masyarakat, menurutnya merupakan cikal akan dibangunnya sebuah markas untuk keperluan gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

“Yang jelas poin pokoknya proses hibah yang dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah daerah yang nantinya diperuntukkan kepada kementerian pertahanan semuanya demi kepentingan gelar satuan,” tandas Dandim.

 

Penulis: Rasmin Tara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.