MONITORSULTRA.com, Buton – Organisasi yang mengatas namakan Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) kembali melakukan aksi demonstrasi, dihalaman perkantoran Takawa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada Senin, (22/11/2021).
Dalam aksinya massa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton untuk segera melakukan pelantikan terhadap pejabat eselon II atau calon kepala dinas.
Salah seorang Koordinator lapangan (Korlap 1) Ovan Momi, didampingi Korlap 2, Leo Wabula menjelaskan, sebelumnya pada akhir 2020 lalu telah dibuka seleksi lelang jabatan eselon II untuk beberapa OPD yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Buton.
Lantas, beberapa bulan kemudian telah diumumkan nama-nama yang lolos pada 3 besar dalam lelang jabatan tersebut dan sampai hari ini pun Bupati Buton belum melakukan pelantikan terhadap nama-nama yang lolos itu.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sehingga Bupati Buton belum melakukan pelantikan terhadap nama-nama yang lolos pada 3 besar lelang jabatan tersebut ?,” rilis Ovan melalui WhatsApp kepada media ini, Senin, (22/11/2021).
”Padahal ini merupakan kewenangan penuh dari Kepala Daerah untuk melakukan pelantikan dan tidak dapat diintefensi oleh pihak manapun,” sambungnya.
Menurutnya, terdapat beberapa dinas yang hari ini dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt), seharusnya lanjut Ovan, Bupati Buton secepatnya mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi kekesongan jabatan tersebut dengan segera melakukan pelantikan terhadap calon kepala dinas yang sudah diumumkan beberapa bulan lalu.
“Banyaknya dinas yang dijabat oleh pelaksana ini kami anggap sangat tidak maksimal dalam melakukan pelayanan publik terhadap daerah Kabupaten Buton,” sebut Korlap 1 ini.
Tak hanya itu, dalam aksinya massa juga meminta kepada Bupati Buton untuk mengevaluasi kinerja pelaksana tugas kepala Dinas Perumahan dan Permukiman karena dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Juga
menyikapi dengan serius persoalan yang terjadi dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
Sementara itu, Bupati Buton Drs La Bakry, melalui Asisten 1 Alimani, berharap agar persoalan yang sifatnya merugikan daerah atau negara, menurutnya lebih baik didiskusikan secara bersama-sama sehingga dapat mereda isu-isu miring yang beredar dimasyarakat.
“Oleh karena itu apa yang menjadi materi aksi ini saya akan laporkan kepada pimpinan dan sekaligus saya akan minta kepada beliau rompak siapkan waktu untuk diterima langsung,” kata Alimani saat memediasi hering bersama massa aksi di Anjungan perkantoran Bupati Buton.
“Bagaimana tanggapan beliau (Bupati Buton-red) saya akan sampaikan langsung, kan nomor HP juga kita bisa sering,” pungkasnya.
Penulis: Rasmin Tara
