Dinas Kesehatan Buton Hadiri Pertemuan Advokasi KKS dan SBS Secara Virtual

MonitorSultra.Com, BUTON – Pemerintah daerah melaui Dinas Kesehatan Kabupaten Buton mengadiri pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) secara virtual, di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (7/11/2023).

Pertemuan itu, diikuti Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Kepala OPD Terkait se-Sultra, para Bupati dan Walikota se-Sultar, mitra pembangunan kesehatan pusat dan kabupaten/kota, tim pembina kabupaten/kota sehat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan Plh. Sekda Sultra, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, S.Pi, M.Si menyampaikan, Provinsi Sulawesi Tenggara secara eksoris terdiri dari dua zona yakni zona daratan dan zona kepulauan.

“Namun di sini bukan menjadi hambatan dalam upaya percepatan penyelenggara kabupaten/kota sehat dan stop buang air sembarangan tetapi ini merupakan salah satu motivasi buat kita semua untuk kabupaten/kota berinovasi dalam mewujudkan provinsi Sulawesi Tenggara yang sehat,” kata Fasikin melalui Vitual.

Untuk Sultra, lanjut Fasikin, penyelenggaraan kabupaten/kota sehat baru 5 kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota Sehat yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi.

Fasikin berharap, dengan sosialisasi ini dapat berkembang dari 5 itu dapat termotivasi ke seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

“Sedangkan untuk Stop Buang Air Besar Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai progres 71% dan lagi lagi harapan kita semua dapat meningkatkan lagi,” harapnya.

Ia kembali berharap, dengan kegiatan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah kabupaten kota dalam membentuk kebijakan-kebijakan penganggaran serta dukungan kerja sama OPD untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.

“Sehingga jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan KKS di Sulawesi Tenggara dapat meningkat pada tahun 2024 nanti,” ujarnya.

BACA JUGA :  Lewati Proses Panjang, Akhirnya Gedung Pertemuan Saidi Gunu Desa Wolowa Bakal Diresmikan

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dians Kesehatan Kabupaten Buton ikut berkomitmen kuat dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat di tahun 2024.

Syafruddin mengatakan, dalam kegiatan untuk mencapai hal tersebut maka Pemkab Buton akan menerbitkan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), kemudian forum koordinasi serta tim pembina yang berkaitan dalam mewujudkan sembilan (9) tatanan layanan yang terintegratif untuk mewujudkan Kabupaten Buton Sehat 2024.

“Untuk mewujudkan hal tersebut maka salah satu yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton di tahun 2023 yaitu kami mendapatkan menyusunan dokumen sanitasi Kabupaten Buton 2023 yang merupakan item-item penunjang dalam implementasi Kabupaten Sehat 2024,” katanya.

“Perlu kami gambarkan bahwa dari 95 Desa yang ada di Kabupaten Buton terdapat 22 Desa/Kelurahan yang belum ODF namun di November 2023 ini kami akan deklarasikan 1 yang ODF dan 7 sisanya di Desember,” sambung Syafruddin.

Sehingga melalui tahapan ini, kata lanjut Syafruddin, pihaknya berkomitmen di tahun 2024 ‘Kabupaten Buton Sehat’ bisa dicapai.

Ia menuturkan, didalam forum ini terdapat beberapa OPD yang terlibat langsung nanti dalam mewujudkan Kabupaten Buton Sehat di 2024.

Dalam Pertemuan itu, hadir pula Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Kadis PU serta Anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, (Adm). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.