Pertemuan itu, diikuti Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Kepala OPD Terkait se-Sultra, para Bupati dan Walikota se-Sultar, mitra pembangunan kesehatan pusat dan kabupaten/kota, tim pembina kabupaten/kota sehat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan Plh. Sekda Sultra, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, S.Pi, M.Si menyampaikan, Provinsi Sulawesi Tenggara secara eksoris terdiri dari dua zona yakni zona daratan dan zona kepulauan.

“Namun di sini bukan menjadi hambatan dalam upaya percepatan penyelenggara kabupaten/kota sehat dan stop buang air sembarangan tetapi ini merupakan salah satu motivasi buat kita semua untuk kabupaten/kota berinovasi dalam mewujudkan provinsi Sulawesi Tenggara yang sehat,” kata Fasikin melalui Vitual.

Untuk Sultra, lanjut Fasikin, penyelenggaraan kabupaten/kota sehat baru 5 kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota Sehat yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi.

Fasikin berharap, dengan sosialisasi ini dapat berkembang dari 5 itu dapat termotivasi ke seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

“Sedangkan untuk Stop Buang Air Besar Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai progres 71% dan lagi lagi harapan kita semua dapat meningkatkan lagi,” harapnya.

Ia kembali berharap, dengan kegiatan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah kabupaten kota dalam membentuk kebijakan-kebijakan penganggaran serta dukungan kerja sama OPD untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.

“Sehingga jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan KKS di Sulawesi Tenggara dapat meningkat pada tahun 2024 nanti,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dians Kesehatan Kabupaten Buton ikut berkomitmen kuat dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat di tahun 2024.

Syafruddin mengatakan, dalam kegiatan untuk mencapai hal tersebut maka Pemkab Buton akan menerbitkan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), kemudian forum koordinasi serta tim pembina yang berkaitan dalam mewujudkan sembilan (9) tatanan layanan yang terintegratif untuk mewujudkan Kabupaten Buton Sehat 2024.

“Untuk mewujudkan hal tersebut maka salah satu yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton di tahun 2023 yaitu kami mendapatkan menyusunan dokumen sanitasi Kabupaten Buton 2023 yang merupakan item-item penunjang dalam implementasi Kabupaten Sehat 2024,” katanya.

“Perlu kami gambarkan bahwa dari 95 Desa yang ada di Kabupaten Buton terdapat 22 Desa/Kelurahan yang belum ODF namun di November 2023 ini kami akan deklarasikan 1 yang ODF dan 7 sisanya di Desember,” sambung Syafruddin.

Sehingga melalui tahapan ini, kata lanjut Syafruddin, pihaknya berkomitmen di tahun 2024 ‘Kabupaten Buton Sehat’ bisa dicapai.

Ia menuturkan, didalam forum ini terdapat beberapa OPD yang terlibat langsung nanti dalam mewujudkan Kabupaten Buton Sehat di 2024.

Dalam Pertemuan itu, hadir pula Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Kadis PU serta Anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, (Adm). 

The post Dinas Kesehatan Buton Hadiri Pertemuan Advokasi KKS dan SBS Secara Virtual appeared first on MonitorSultra.Com.

Turut hadir dalam Rakor itu, Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, S.H., M.H., Danramil 1413-02/Pasarwajo Kapt. Arm La Bondo, dan para kepala OPD terkait.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menuturkan, dampak dari inflasi tersebut diantaranya menurunkan daya beli, menaikkan angka kemiskinan, menghambat investasi atau menurunnya daya saing daerah dan meningkatkan suku bunga dan akan menambah beban APBN.

“Menjaga inflasi yang terkendali perlu koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi, komitmen dan keseriusan pimpinan daerah serta kerjasama antar daerah dan koordinasi secara lintas sektor,” tuturnya.

Sementara itu, Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Sub Direktorat Perindustrian Perdagangan, Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nimas Dwi Kurniawati mengatakan, dalam kegiatan ini akan menyampaikan lima arahan presiden RI dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali.

Lima arahan tersebut, kata Nimas Dwi Kurniawati diantaranya, memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga, komoditas pangan terutama beras dan memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian (Adm).

The post Sekda Buton Asnawi Jamaluddin Hadiri Rakornas Pengendalian Inflansi appeared first on MonitorSultra.Com.

Turut hadir Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekda Kabupaten Buton, Murad, SP, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Syafarddin, SIP, MSi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, La Lodi, SPt, MSi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton, M Wahyuddin, ST, MT, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Ahmad Mulia, SPt, MSi, Kepala BPS Kabupaten Buton, Zablin, S.St., M.Si, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, La Rahadi, SPd, MPd.

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D dalam arahannya menyebutkan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, saat ini di Indonesia angka pertumbuhan cukup bagus di atas 5 persen, atau berada pada angka 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun 2022.

Mendagri menerangkan, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, angka inflasi di Indonesia juga relatif terjaga yakni berada pada angka 5,51 persen.

Oleh karena itu sebut Mendagri, ini adalah prestasi yang cukup bagus, sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa, serta masyarakat bisa beraktifitas karena COVID-19 terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh.

“Ini harus kita pertahankan di tengah-tengah situasi gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Mantan Kapolri ini mengingatkan 6 langkah kongrit pemerintah daerah dalam menangani inflasi daerah, yakni melaksanakan pasar murah, sidak pasar dan daerah dalam menangani inflasi distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam,merealisasikan BTT, dan dukungan
transportasi dari APBD.

“Operasi pasar harus berfokus pada produk yang memang naik harganya,” Ucapnya.

(Ras)

The post Rakor Pengendalian Inflasi, Pemda Bersama BPS Kabupaten Buton Ikuti Arahan Mendagri Secara Virtual appeared first on MonitorSultra.Com.

“Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak. Hari ini kita hadir langsung pada pelaksanaan di wilayah Pidie. Hari ini target Pidie 5 ribu vaksinasi. Secara umum giat vaksinasi Provinsi Aceh 67 ribu dosis. Nasional target 1,5 juta dosis,” kata Sigit.

Pelaksanaan vaksinasi ini, tutur Sigit, dalam rangka memastikan masyarakat dalam mendapatkan imunitas. Selain itu, Sigit juga memberi informasi bahwa vaksinasi booster sudah bisa dilakukan 3 bulan setelah mendapatkan dosis kedua. Sebagaimana Surat Edaran Kemenkes.

“Saya mohon kepada rekan-rekan bantu sosialisasikan sehingga yang sudah tiga bulan vaksin dosis dua bisa datang ke gerai-gerai vaksin yang sudah disiapkan,” imbau Sigit.

Percepatan vaksinasi ini, lanjut Sigit sangat penting dilakukan guna mengurangi angka fatalitas atau tingkat kematian. Berdasarkan survei, vaksinasi dosis kedua bisa meningkatkan imunitas sampai dengan 67 persen dan dosis tiga bisa meningkatkan imunitas sampai 91 persen. “Jadi memang untuk hadapi varian baru Omicron ini kita harus yakin bahwa masyarakat kita betul-betul sudah melaksanakan atau dapatkan vaksinasi secara optimal. Dan itu kunci bagi kita untuk bisa menangani dan mengelola laju Omicron dengan baik,” ucapnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengingatkan, bahwa beberapa waktu lalu Indonesia bisa menangani laju penyebaran Covid-19 varian Delta, dimana dalam beberapa waktu tidak terjadi pertumbuhan.

Saat ini varian baru Omicron tengah menyebar, Sigit meyakini dengan kerja sama seluruh stakeholder dan antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, maka bisa melewati varian Omicron dengan baik.

“Apalagi tingkat fatalitasnya jauh lebih rendah daripada varian yang lama. Namun demikian, tetap ada angka kematian dan khususnya itu muncul di usia rentan yang dosisnya belum lengkap atau komorbid. Jadi ini tentunya jadi sasaran prioritas yang harus terus kita laksanakan,” tegas Sigit.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini menuturkan pentingnya tetap menjaga Protokol kesehatan (Prokes) dan mengurangi mobilitas bagi yang sudah melaksanakan vaksinasi, guna mencegah penularan Covid-19.

“Bagi yang sudah vaksin lengkap tetap jaga Prokes, gunakan Masker itu harus selalu dilakukan dan kurangi mobilitas ini menjadi salah satu kunci untuk menahan agar transmisi penularan bisa kita kendalikan. Ini hal-hal yang perlu kita sampaikan,” tegas Sigit.

Lebih lanjut, Ia pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Forkopimda Aceh yang terus bekerja sama dan bekerja keras untuk melawan penyebaran Covid-19.

“Angkanya sudah sangat bagus walaupun berada di salah satu titik yang agak jauh namun tidak kalah pencapaiannya dengan rata-rata nasional. Tentunya ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Sigit.

Pada kesempatan itu, Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual untuk memberikan pengarahan pengendalian Pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.(adm)

The post Pantau Vaksinasi Secara Virtual, Kapolri: Jaga Prokes, Kurangi Mobilitas, Ini Menjadi Kunci appeared first on MonitorSultra.Com.